Setapak Langkah – 18 April 2026 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan komitmen untuk mempercepat proses penataan ruang di wilayah eks‑OBP Simantipal dan Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.
Penataan ruang yang dimaksud meliputi pemetaan ulang wilayah, penyusunan rencana tata ruang, dan penetapan zona-zona strategis yang dapat mendukung aktivitas ekonomi sekaligus menjaga keamanan perbatasan. BNPP menyebutkan bahwa proses ini akan melibatkan koordinasi lintas sektoral, termasuk Dinas Penataan Ruang, Kepolisian, TNI, serta perwakilan masyarakat setempat.
Beberapa tahapan utama yang akan dilaksanakan antara lain:
- Pemetaan geografis menggunakan teknologi GIS untuk mengidentifikasi wilayah yang belum terdaftar secara resmi.
- Penyusunan draft rencana tata ruang yang mempertimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan keamanan.
- Dialog publik dengan penduduk lokal untuk memperoleh masukan serta memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif.
- Pengesahan regulasi oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga semua pihak memiliki landasan hukum yang jelas.
Direktur BNPP, dalam pernyataannya, menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi bagi investasi dan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. “Dengan penataan ruang yang terstruktur, kami berharap dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus meningkatkan akses layanan publik bagi warga Simantipal dan Sebatik,” ujar dia.
Selain manfaat ekonomi, penataan ruang diharapkan dapat mengurangi potensi konflik lahan, meminimalisir kegiatan ilegal, serta memperkuat pengawasan perbatasan. BNPP juga menyiapkan program pelatihan bagi aparat keamanan dan tenaga kependudukan setempat agar mampu menerapkan kebijakan baru secara efektif.
Proyek ini dijadwalkan selesai dalam kurun waktu 12 bulan ke depan, dengan evaluasi berkala untuk memastikan target tercapai. Masyarakat setempat menyambut baik inisiatif tersebut, mengharapkan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur transportasi yang selama ini terbatas karena status perbatasan yang belum jelas.
