Setapak Langkah – 23 April 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan target penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dalam kurun waktu 2,5 tahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama tim legislatif kementerian pada Senin, 22 April 2026.
Alasan Penetapan Target
Yusril menjelaskan bahwa percepatan proses legislasi diperlukan untuk menyiapkan kerangka hukum yang mendukung pemilu mendatang, khususnya pemilihan umum legislatif dan presiden yang dijadwalkan pada 2029. Ia menekankan bahwa reformasi pemilu menjadi prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik.
Jadwal dan Tahapan Penyusunan
- Fase Penyusunan Awal (0-6 bulan): Konsolidasi hasil kajian komisi I DPR, konsultasi dengan lembaga survei, serta penyusunan draft pertama.
- Fase Konsultasi Publik (6-12 bulan): Penyebaran draft kepada lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan partai politik untuk masukan.
- Fase Revisi dan Penyempurnaan (12-18 bulan): Integrasi masukan, penyesuaian teknis, serta persiapan dokumen final.
- Fase Pengesahan (18-30 bulan): Pengajuan ke DPR, pembahasan komisi, dan pemungutan suara akhir.
Hambatan yang Mungkin Dihadapi
Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain perbedaan pandangan antara partai politik mengenai sistem pemilu proporsional, mekanisme partai politik, serta penggunaan teknologi dalam proses pemungutan suara. Yusril menambahkan bahwa pemerintah siap mengadakan dialog intensif untuk meredam potensi konflik.
Implikasi Bagi Pemilih dan Partai Politik
Jika RUU Pemilu selesai tepat waktu, pemilih akan mendapatkan kepastian regulasi yang lebih jelas, termasuk mekanisme pemilihan calon, pembagian kursi DPR, serta tata cara pengawasan dana kampanye. Bagi partai politik, regulasi baru dapat membuka peluang bagi partai baru serta memperkuat akuntabilitas partai lama.
Yusril menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan demi menghasilkan undang-undang yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika politik nasional.
