Setapak Langkah – 28 April 2026 | Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menekankan pentingnya memperkuat sistem keamanan pangan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya untuk mencegah kasus keracunan makanan.
Dalam sebuah pertemuan dengan pimpinan Badan Keamanan Pangan Nasional (BGN), Gibran menekankan dua agenda utama: pengetatan regulasi keamanan pangan dan percepatan distribusi Makanan Berbasis Gizi (MBG) ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terpencil).
Berikut poin-poin utama yang disampaikan oleh Wapres:
- Peninjauan dan penyempurnaan standar keamanan pangan, termasuk prosedur inspeksi di fasilitas produksi dan pasar tradisional.
- Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian bahan makanan di seluruh provinsi.
- Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar regulasi keamanan pangan.
- Memperluas jaringan distribusi MBG dengan melibatkan pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta.
- Prioritas pengiriman MBG ke sekolah, puskesmas, dan posyandu di wilayah 3T.
Gibran menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi risiko keracunan, tetapi juga mendukung upaya gizi nasional dengan memastikan akses pangan bergizi bagi masyarakat paling rentan.
Selain itu, Wapres meminta BGN untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, guna menyusun mekanisme pemantauan berkelanjutan serta pelaporan transparan kepada publik.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, menurunkan angka kasus keracunan makanan, serta mempercepat pencapaian target ketahanan gizi nasional, khususnya di daerah yang selama ini kurang terlayani.
