Setapak Langkah – 05 Mei 2026 | ANTARA – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menekankan perlunya pemerintah daerah (pemda) untuk mengurangi skala seremonial dalam proses keberangkatan jamaah haji. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan yang dihadiri perwakilan kementerian, pejabat daerah, serta tokoh masyarakat pada hari Senin, 1 Mei 2024.
Berikut beberapa poin penting yang disarankan oleh Wakil Menteri Haji:
- Pengurangan biaya dekorasi dan hiburan: Mengganti acara megah dengan kegiatan yang lebih sederhana namun bermakna, seperti doa bersama dan ceramah keagamaan.
- Optimalisasi penggunaan anggaran: Mengalokasikan dana yang sebelumnya dipakai untuk seremonial ke program pelatihan jamaah, kesehatan, dan logistik perjalanan.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor: Membentuk tim kerja yang melibatkan dinas kebudayaan, kesehatan, dan transportasi untuk memastikan semua aspek keberangkatan terkelola dengan baik.
- Pengawasan ketat protokol kesehatan: Menetapkan standar kebersihan dan jarak aman selama proses penyerahan dokumen, pengambilan paspor, dan proses keberangkatan.
Simanjuntak juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini melalui laporan bulanan dari masing-masing pemda. Pemda yang berhasil mengimplementasikan langkah-langkah efisien akan mendapatkan apresiasi dan kemungkinan alokasi dana tambahan untuk program keagamaan lainnya.
Seruan tersebut mendapat respon positif dari beberapa gubernur dan bupati yang hadir. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan dukungan penuh dan siap menyesuaikan program keberangkatan haji di provinsinya dengan mengutamakan efisiensi dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
Keputusan ini diharapkan dapat menurunkan beban fiskal daerah, meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah, serta menegakkan prinsip kebersamaan dan kepedulian dalam melaksanakan ibadah haji secara aman dan terjangkau.
