Setapak Langkah – 26 Juni 2026 | Demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang menuntut kejelasan kebijakan SPPG (Sistem Pembayaran Pendidikan Ganda) kembali menjadi sorotan nasional setelah sebuah video berdurasi pendek tersebar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, sekelompok mahasiswa mengajukan pertanyaan kritis kepada rektorat mengenai kenaikan biaya kuliah dan transparansi alokasi dana, sementara seorang pejabat kampus yang mengenakan kemeja putih lengan panjang tampak marah-marah dan menginterupsi sesi tanya‑jawab.
Video yang pertama kali diunggah pada tanggal 23 Mei 2024 itu telah ditonton ratusan ribu kali dan memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi, aktivis mahasiswa, serta publik luas. Beberapa poin penting yang diangkat dalam debat meliputi:
- Alasan peningkatan biaya SPPG dan dasar perhitungannya.
- Kebijakan alokasi dana SPPG ke program beasiswa dan fasilitas kampus.
- Hak mahasiswa untuk memperoleh informasi keuangan secara terbuka.
Pejabat yang terlihat marah tersebut, yang kemudian diidentifikasi sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, menanggapi pertanyaan dengan nada tinggi dan menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah melalui proses musyawarah internal. Ia juga menegaskan bahwa “semua keputusan diambil demi kepentingan institusi dan kualitas pendidikan”.
Reaksi dari pihak rektorat tidak lama kemudian muncul secara resmi. Rektor UNY, Prof. Dr. Ir. H. Sukirno, M.Sc., menyampaikan permohonan maaf atas sikap pejabat yang dianggap tidak profesional, serta menjanjikan peninjauan kembali kebijakan SPPG. Rektor menambahkan bahwa universitas akan mengadakan forum terbuka dalam dua minggu ke depan untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa secara lebih konstruktif.
Sementara itu, organisasi mahasiswa UNY mengeluarkan pernyataan yang menuntut transparansi penuh dan mengkritik adanya “intimidasi” terhadap suara mahasiswa. Mereka juga menyiapkan aksi lanjutan berupa petisi daring yang ditargetkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kasus ini menambah panjang daftar insiden serupa di perguruan tinggi Indonesia, di mana kebijakan biaya kuliah sering menjadi titik sensitif. Pengamat pendidikan menilai bahwa penyelesaian yang berkelanjutan membutuhkan dialog terbuka, mekanisme pengawasan keuangan yang independen, serta partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.
