Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Video yang beredar di media sosial pada akhir pekan lalu memicu kehebohan di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UBK). Dalam video tersebut, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UBK mengungkapkan bahwa mereka baru saja bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dan mengaku menerima dana tunai yang diduga berasal dari pihak yang tidak disebutkan secara resmi.
Pertemuan itu dilaporkan berlangsung pada 24 Juni 2023 di kantor Gibran di Surabaya. Menurut saksi mata, delegasi BEM FH UBK dipersilakan masuk ke ruang kerja Gibran setelah menandatangani beberapa dokumen yang belum dijelaskan isinya. Selama pertemuan, perwakilan BEM menyatakan bahwa mereka “mendapatkan bantuan dana” yang kemudian diserahkan secara langsung kepada sekretaris BEM.
Setelah video tersebut menjadi viral, perwakilan BEM FH UBK mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun media sosialnya. Mereka mengakui bahwa memang ada penerimaan uang, namun menegaskan bahwa dana tersebut dimaksudkan untuk mendukung kegiatan organisasi mahasiswa, seperti seminar, pelatihan kepemimpinan, dan bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Selanjutnya, mereka menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang merasa dirugikan atau dikhianati.
- 24 Juni 2023 – BEM FH UBK bertemu dengan Wakil Presiden Gibran di Surabaya.
- 25 Juni 2023 – Video pertemuan beredar di platform TikTok dan Instagram.
- 26 Juni 2023 – BEM FH UBK merilis pernyataan resmi, mengakui penerimaan uang dan meminta maaf.
- 27 Juni 2023 – Reaksi beragam muncul dari kalangan mahasiswa, dosen, dan tokoh politik.
Berikut rangkuman pernyataan kunci yang disampaikan:
| Pihak | Pernyataan |
|---|---|
| BEM FH UBK | “Kami menerima dana sebesar Rp 150 juta yang akan dialokasikan untuk program peningkatan kualitas akademik. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul.” |
| Wakil Presiden Gibran | “Saya tidak terlibat langsung dalam penyaluran dana kepada organisasi mahasiswa. Semua bantuan yang diberikan bersifat sukarela dan tidak mengikat.” |
| Rektor Universitas Brawijaya | “Kami akan melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana dan menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap kerja sama.” |
Reaksi mahasiswa beragam, mulai dari yang menuntut pertanggungjawaban hingga yang menganggap pertemuan tersebut wajar bila bersifat bantuan. Beberapa organisasi mahasiswa mengajukan pertanyaan tentang prosedur pengajuan dana, mekanisme akuntabilitas, serta dampak politik yang mungkin timbul.
Para pengamat politik menilai insiden ini mencerminkan dinamika hubungan antara institusi pendidikan tinggi dan pejabat publik. Mereka menekankan pentingnya menjaga batas yang jelas antara bantuan bersifat sosial dan potensi intervensi politik yang dapat memengaruhi kebijakan kampus.
Ke depan, BEM FH UBK berjanji akan mengadakan rapat internal untuk meninjau kembali kebijakan keuangan serta melaporkan hasil audit kepada seluruh mahasiswa. Sementara itu, kantor Wakil Presiden menyatakan akan meninjau kembali prosedur pemberian bantuan kepada organisasi mahasiswa guna menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.
