Setapak Langkah – 21 Juni 2026 | Sejumlah video yang beredar di media sosial menampilkan seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, khususnya Sudinhub Jakarta Timur, yang secara paksa mengangkat motor pengemudi ojek online (ojol) yang sedang mencari nafkah. Aksi tersebut menuai kecaman luas dari masyarakat dan menjadi sorotan utama selama beberapa hari terakhir.
Rekaman video memperlihatkan proses pengangkutan yang terkesan kasar, menimbulkan pertanyaan tentang prosedur yang seharusnya diikuti oleh aparat. Video tersebut cepat menjadi viral, memicu protes daring dan menuntut pertanggungjawaban.
Kepala Sudinhub Jakarta Timur, Budi Santoso, mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Rabu. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pengemudi ojek online serta masyarakat umum, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan kebijakan resmi Dishub.
- “Kami menyesal atas tindakan yang tidak profesional tersebut,” ujar Budi Santoso.
- “Langkah selanjutnya, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional dan pelatihan petugas lapangan,” tambahnya.
Selain permintaan maaf, Dishub juga berjanji untuk:
- Mengadakan pelatihan ulang bagi semua petugas tentang penanganan situasi di lapangan tanpa mengganggu hak pekerja informal.
- Merevisi SOP (Standard Operating Procedure) yang berkaitan dengan inspeksi kendaraan ojek online.
- Menyediakan mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses bagi pengemudi yang merasa diperlakukan tidak adil.
Insiden ini menyoroti ketegangan antara regulasi pemerintah dan sektor transportasi berbasis aplikasi yang terus berkembang. Pengemudi ojek online, yang merupakan bagian penting dari ekosistem mobilitas perkotaan, sering kali menghadapi tekanan dari regulasi yang berubah-ubah.
Para ahli transportasi menilai bahwa kasus ini dapat menjadi momentum bagi otoritas untuk memperbaiki hubungan dengan komunitas pengemudi, sekaligus memastikan bahwa penegakan peraturan tidak mengorbankan hak asasi pekerja.
Untuk saat ini, Dishub Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan evaluasi internal dalam waktu dua minggu ke depan, dengan harapan dapat mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang lebih humanis dan efektif.
