Setapak Langkah – 28 Juli 2026 | Jakarta, 26 Juli 2024 – Ketua Komisi I DPR RI, Usman Hamid, menegaskan pentingnya proses penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat Kementerian Keuangan, Febrie Adriansyah, harus berlangsung secara terbuka dan tanpa campur tangan pihak manapun. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung DPR pada Senin (26/7), menjelang berlanjutnya penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Usman Hamid menyoroti bahwa transparansi dalam penyelidikan tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, namun juga memperkuat akuntabilitas institusi. Ia menambahkan, “Setiap langkah penyelidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan adanya intervensi politik atau kepentingan khusus.”
Berikut beberapa poin utama yang ditekankan oleh Usman Hamid:
- Pengungkapan dokumen investigasi secara periodik kepada publik.
- Penyediaan ruang bagi media untuk melakukan peliputan langsung terhadap tahapan penting penyelidikan.
- Pembentukan tim independen yang terdiri dari unsur akademisi, LSM anti‑korupsi, dan perwakilan masyarakat sipil untuk memantau proses.
- Penerapan sanksi tegas bagi pihak yang mencoba mengintervensi atau memanipulasi hasil penyelidikan.
Febrie Adriansyah, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Internal Kementerian Keuangan, kini berada di bawah penyelidikan KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi. Hingga kini, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai status penyelidikan, namun menegaskan bahwa prosesnya akan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Berbagai pihak menanggapi seruan Usman Hamid dengan beragam pandangan. Beberapa organisasi masyarakat sipil menyambut baik ajakan transparansi, sementara beberapa kalangan politik mengingatkan bahwa penyelidikan harus tetap menjaga independensi lembaga penegak hukum tanpa tekanan eksternal.
Jika permintaan Usman Hamid dapat dipenuhi, diharapkan proses penyelidikan tidak hanya menghasilkan fakta yang akurat, melainkan juga menjadi contoh praktik pemerintahan bersih yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
