Setapak Langkah – 03 Mei 2026 | MODANTARA menilai rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dagang dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% merupakan kebijakan yang terlalu drastis dan dipaksakan, sekaligus berpotensi menimbulkan sejumlah risiko bagi ekosistem ekonomi digital Indonesia.
Kebijakan tersebut awalnya dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari potongan biaya yang dianggap berlebihan. Namun, MODANTARA mengingatkan bahwa penetapan batas statis tanpa mempertimbangkan variasi model bisnis dapat menimbulkan efek samping yang merugikan, baik bagi platform maupun bagi mitra usaha.
Berikut beberapa risiko utama yang diidentifikasi MODANTARA:
- Penurunan kualitas layanan: Platform yang harus menurunkan margin menjadi 8% akan kesulitan untuk mengalokasikan dana bagi peningkatan infrastruktur, keamanan data, dan layanan pelanggan.
- Inovasi terhambat: Batas potongan yang ketat dapat mengurangi insentif platform untuk berinvestasi dalam fitur baru, integrasi teknologi, atau program promosi yang biasanya didanai dari bagian bagi hasil.
- Biaya tersembunyi meningkat: Untuk menutupi kekurangan pendapatan, platform dapat memperkenalkan biaya tambahan lainnya, misalnya biaya layanan, biaya transaksi, atau biaya iklan, yang pada akhirnya dibebankan kembali kepada mitra atau konsumen.
- Persaingan tidak sehat: Platform besar yang memiliki sumber daya lebih dapat menyerap kerugian lebih lama dibandingkan platform kecil, sehingga memperlebar kesenjangan kompetitif.
- Potensi pelanggaran regulasi: Jika platform menyesuaikan struktur biaya secara tidak transparan, hal ini dapat menimbulkan sengketa hukum antara pihak platform dan mitra.
MODANTARA menekankan pentingnya peninjauan kembali kebijakan ini dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:
- Mengadopsi skala tarif progresif yang menyesuaikan persentase potongan berdasarkan volume transaksi atau nilai penjualan mitra.
- Menetapkan mekanisme konsultasi reguler antara pemerintah, asosiasi platform, dan perwakilan UMKM untuk menilai dampak kebijakan secara real‑time.
- Mengintegrasikan standar transparansi yang mengharuskan platform menampilkan rincian biaya secara jelas pada setiap transaksi.
Dengan memperhatikan masukan dari MODANTARA, diharapkan kebijakan bagi hasil dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara inklusif, melindungi kepentingan UMKM tanpa mengorbankan inovasi dan kualitas layanan platform.
