Setapak Langkah – 31 Mei 2026 | Petani kelapa sawit mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengimplementasikan kebijakan ekspor satu pintu, khususnya bagi komoditas sawit. Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran devisa yang dapat menggangu stabilitas keuangan sektor industri sawit.
Para petani menilai bahwa alur ekspor yang terpusat harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat, termasuk transparansi tarif, kontrol dokumen, serta audit rutin pada perusahaan pengolah dan eksportir. Tanpa langkah-langkah ini, devisa yang seharusnya mengalir kembali ke negara dapat keluar melalui praktik tidak resmi atau penyelundupan.
Selain dampak fiskal, kebocoran devisa berpotensi mengganggu ekosistem industri sawit secara keseluruhan. Ketidakstabilan aliran dana dapat memperlambat investasi pada teknologi ramah lingkungan, menghambat program sertifikasi, serta menurunkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.
Beberapa usulan yang diajukan petani antara lain:
- Pembentukan satuan kerja khusus yang mengawasi ekspor sawit secara real‑time.
- Penerapan sistem pelaporan digital yang terintegrasi antara kementerian, bea cukai, dan asosiasi petani.
- Pemberian insentif bagi eksportir yang mematuhi standar kualitas dan kepatuhan fiskal.
Dengan menutup celah kebocoran devisa, pemerintah dapat memastikan bahwa pendapatan dari ekspor sawit tetap mendukung pembangunan nasional serta menjaga keberlanjutan ekosistem industri yang menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan.
