Setapak Langkah – 23 April 2026 | Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan Lampung Tengah (Lotim) kembali menjadi sorotan publik setelah jaksa menuntut hukuman penjara delapan tahun bagi para terdakwa. Penuntutan ini dianggap belum tepat waktu oleh sejumlah pengamat hukum karena masih terdapat fakta-fakta penting yang belum terungkap secara menyeluruh.
Berikut rangkuman kronologis singkat terkait kasus ini:
- 2018: Dinas Pendidikan Lotim mengeluarkan anggaran untuk pengadaan sekitar 1.200 unit Chromebook.
- 2019: Proses tender berlangsung, namun terdapat indikasi manipulasi dokumen dan penetapan harga di atas standar pasar.
- 2020: Laporan audit internal mengungkap selisih nilai transaksi yang signifikan.
- 2022: Kepolisian membentuk tim investigasi dan menahan beberapa pejabat terkait.
- 2023: Jaksa menuntut delapan tahun penjara bagi para tersangka utama.
Penasihat hukum menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara yang selama ini dipublikasikan tidak akurat. Ia menjelaskan bahwa perangkat yang dibeli kemudian dijual kembali kepada institusi pendidikan lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp 1,8 miliar. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa tuduhan kerugian negara harus ditinjau kembali sebelum proses peradilan dilanjutkan.
Para pengamat hukum juga mengingatkan bahwa penuntutan prematur dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi terdakwa, khususnya bila bukti material belum lengkap. Mereka menyarankan agar penyelidikan dilanjutkan secara menyeluruh, termasuk audit independen terhadap seluruh dokumen tender dan penjualan kembali perangkat.
Jika tuduhan kerugian negara terbukti tidak tepat, implikasinya tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga pada persepsi publik terhadap penegakan hukum anti‑korupsi di sektor pendidikan. Sebaliknya, bila bukti kerugian memang ada, maka tindakan tegas tetap diperlukan untuk menegakkan akuntabilitas pejabat publik.
