Setapak Langkah – 18 Juli 2026 | Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengemukakan usulan agar zakat di Indonesia dapat dijadikan pengurang pajak final, mencontoh kebijakan serupa yang telah diterapkan oleh Malaysia dan Arab Saudi. Saat ini, zakat hanya berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga wajib pajak tetap harus membayar pajak atas sisa penghasilan setelah dikurangkan zakat.
Usulan tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, memberikan insentif yang lebih kuat bagi masyarakat Muslim untuk menunaikan zakat secara rutin dan transparan. Kedua, meningkatkan penerimaan pajak negara dengan mengalihkan beban administratif pada lembaga amil zakat yang telah terorganisir.
- Pengurangan pajak final: Zakat yang dibayarkan akan langsung mengurangi jumlah pajak terutang, bukan hanya mengurangi penghasilan kena pajak.
- Stimulasi ekonomi: Lebih banyak dana zakat dapat dialokasikan untuk program sosial, pemberdayaan usaha mikro, dan bantuan kemanusiaan.
- Penguatan lembaga amil: Lembaga zakat akan memperoleh legitimasi lebih besar dalam mengelola dana publik.
Jika diadopsi, mekanisme ini akan menuntut koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dan Baznas. Pemerintah perlu menetapkan standar verifikasi zakat, mekanisme pelaporan, serta batas maksimal zakat yang dapat dijadikan pengurang pajak final. Selain itu, regulasi harus memastikan tidak terjadi duplikasi manfaat antara potongan pajak dan pengurangan pajak final.
Beberapa pihak mengingatkan bahwa kebijakan serupa di Malaysia dan Arab Saudi telah mengalami tantangan, seperti penentuan nilai nisab yang tepat, pengawasan penyaluran zakat, serta risiko penyalahgunaan. Oleh karena itu, Baznas menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan.
Usulan ini masih berada pada tahap konsultasi awal. Pemerintah diharapkan akan melakukan kajian mendalam, termasuk dampak fiskal, sebelum mengesahkan perubahan regulasi perpajakan yang melibatkan zakat sebagai pengurang pajak final.
