Setapak Langkah – 08 Mei 2026 | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang pembacaan surat tuntutan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 oleh mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamenaker) Noel Natalino, yang dijadwalkan pada 18 Mei 2024.
Kasus ini bermula pada tahun 2022 ketika sejumlah perusahaan konstruksi mengaku dipaksa membayar uang muka sebesar Rp 150 juta kepada Noel untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat K3, sebuah persyaratan wajib bagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan industri berat.
Penuntut umum menuntut Noel dengan dakwaan sebagai berikut:
- Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang‑Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pasal 55 ayat (1) Undang‑Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Jika terbukti bersalah, Noel dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar, serta pencabutan hak politik.
Sidang 18 Mei akan menjadi tahap penting karena akan memaparkan bukti‑bukti utama, termasuk rekaman percakapan, bukti transfer bank, serta saksi‑saksi korban yang menyatakan adanya tekanan finansial.
Berikut rangkaian proses hukum yang telah dilalui hingga sidang pembacaan surat tuntutan:
- 2022: Penyelidikan awal oleh KPK.
- 2023: Penahanan dan pemeriksaan intensif terhadap Noel.
- April 2024: Penyerahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor.
- 18 Mei 2024: Sidang pembacaan surat tuntutan.
Para pengamat menilai bahwa putusan pada sidang ini akan memberi sinyal kuat tentang komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum, terutama terkait pejabat tinggi yang terlibat kasus korupsi.
Pengadilan diharapkan menyampaikan putusan akhir dalam beberapa minggu setelah sidang, memberikan kepastian hukum bagi para korban dan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan di sektor energi.
