Setapak Langkah – 18 Mei 2026 | Analisis terbaru yang dilakukan oleh Universitas Nasional (UNAS) menyoroti bahwa sektor keamanan menjadi tantangan utama di Provinsi Papua. Konflik bersenjata, bentrokan antara kelompok bersenjata non‑negara dan aparat keamanan, serta ketegangan sosial dipandang memperburuk kondisi kehidupan masyarakat setempat.
Menanggapi temuan tersebut, UNAS menekankan perlunya pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana tersebut, yang selama ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan, dianggap belum efektif dalam meredam ketegangan keamanan.
Poin utama analisis UNAS
- Keamanan menjadi faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Papua.
- Pemborosan atau penyaluran dana Otsus yang tidak tepat sasaran memperparah ketidakpercayaan masyarakat.
- Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat serta pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan program.
Usulan evaluasi dana Otsus
| Tahap | Langkah |
|---|---|
| 1 | Audit independen terhadap penyaluran dana selama lima tahun terakhir. |
| 2 | Pemetaan kebutuhan keamanan dan pembangunan yang paling mendesak. |
| 3 | Realokasi dana ke program keamanan berbasis komunitas dan infrastruktur kritis. |
| 4 | Monitoring dan evaluasi berkelanjutan dengan partisipasi lembaga masyarakat. |
Dengan mengimplementasikan langkah‑langkah tersebut, diharapkan tidak hanya menurunkan tingkat konflik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua.
Keberhasilan evaluasi dana Otsus akan menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah keamanan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Papua.
