Setapak Langkah – 31 Juli 2026 | Rapat pertama pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan di Gedung DPR pada minggu ini menandai langkah penting pemerintah dalam memperbaharui regulasi ketenagakerjaan. Pemerintah menekankan bahwa revisi undang‑undang ini bertujuan meningkatkan perlindungan bagi pekerja serta menyesuaikan regulasi dengan dinamika pasar kerja pasca‑pandemi.
Serikat buruh nasional dan beberapa organisasi pekerja menggelar aksi dan menyampaikan tuntutan keras kepada DPR agar klausul yang memungkinkan praktik upah rendah tidak dimasukkan ke dalam teks akhir. Kelompok buruh menyoroti bahwa upah murah menjadi akar penyebab ketimpangan sosial dan menurunkan kualitas hidup pekerja, terutama di sektor informal dan industri manufaktur.
Berikut poin‑poin utama yang diajukan oleh kelompok buruh dalam pertemuan dengan komisi terkait:
- Penetapan upah minimum regional (UMR) yang realistis dan menyesuaikan dengan biaya hidup setempat.
- Pembatasan kontrak kerja tidak tetap (PKWT) hanya untuk pekerjaan bersifat temporer dan tidak boleh melebihi 12 bulan.
- Penerapan sanksi administratif dan denda bagi perusahaan yang terbukti membayar di bawah standar UMR.
- Pembentukan mekanisme pengawasan bersama antara Kementerian Tenaga Kerja, serikat pekerja, dan lembaga inspeksi ketenagakerjaan.
DPR menanggapi dengan menjadwalkan serangkaian dengar pendapat yang melibatkan perwakilan serikat buruh, asosiasi pengusaha, serta kementerian tenaga kerja. Komisi IX DPR, yang membawahi bidang ketenagakerjaan, diperkirakan akan menyelesaikan pembahasan awal dalam dua bulan ke depan, sebelum teks diserahkan ke rapat pleno.
Jika RUU ini disahkan dengan ketentuan yang mengutamakan kesejahteraan pekerja, diperkirakan akan meningkatkan daya beli rumah tangga, menurunkan tingkat kemiskinan kerja, dan memberi ruang bagi usaha kecil menengah (UKM) untuk berkompetisi secara adil. Namun, pengusaha mengingatkan bahwa kenaikan biaya tenaga kerja harus diimbangi dengan kebijakan fiskal yang mendukung produktivitas, agar tidak menimbulkan beban berlebih pada sektor industri.
