Setapak Langkah – 05 Juli 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, Bambang Soesatyo, yang dikenal dengan sebutan Bamsoet, menegaskan bahwa pengesahan Pasal 45 hingga 49 dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah penting dalam rangka memperkuat akuntabilitas dunia usaha.
Beberapa poin utama yang disorot antara lain:
- Penegakan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pejabat atau direksi yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum.
- Perluasan ruang lingkup penyidikan ke aktivitas keuangan yang mencurigakan, termasuk transaksi lintas batas.
- Penguatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, otoritas pasar modal, dan regulator industri.
Dalam rapat komisi terkait, Bamsoet menekankan bahwa reformasi ini tidak hanya sekadar menambah pasal, melainkan menjadi landasan bagi peningkatan transparansi dan tata kelola perusahaan (good corporate governance). Ia mengingatkan bahwa pelaku usaha harus siap menyesuaikan diri dengan standar hukum yang lebih ketat.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan investasi asing, karena kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor. Di sisi lain, sejumlah asosiasi bisnis mengharapkan adanya sosialisasi yang intensif agar perusahaan dapat memahami dan mengimplementasikan ketentuan baru dengan tepat.
Reformasi KUHP ini masih berada dalam proses legislasi dan memerlukan persetujuan akhir di DPR. Jika disahkan, diharapkan akan menjadi pijakan strategis untuk menegakkan integritas dalam dunia usaha Indonesia.
