Setapak Langkah – 29 Maret 2026 | Jakarta, 28 Maret 2026 – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai satu‑satunya langkah dalam program penghematan energi yang dijadwalkan mulai April 2026. Menurutnya, pendekatan sempit tersebut berisiko mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional.
Latar Belakang Kebijakan WFH
Seiring dengan krisis energi global dan lonjakan harga bahan bakar, pemerintah berupaya menurunkan konsumsi listrik serta bahan bakar minyak (BBM) melalui beragam inisiatif, termasuk pemanfaatan kerja jarak jauh bagi aparatur negara. Namun, Ratna menekankan bahwa “WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif.”
Poin Penting yang Disampaikan Ratna Juwita Sari
- Penghematan harus bersifat sistemik. Kebijakan harus melibatkan sektor‑sektor besar seperti gedung‑gedung pemerintah, industri, dan transportasi publik, bukan hanya pola kerja ASN.
- Audit energi nasional. Ratna mengusulkan audit energi menyeluruh di sektor publik dan industri untuk mengidentifikasi titik‑titik pemborosan.
- Transisi ke energi terbarukan. Percepatan penggunaan energi bersih harus menjadi prioritas utama dalam rencana jangka panjang.
- Efisiensi transportasi massal. Penguatan jaringan transportasi publik dapat menurunkan konsumsi BBM secara signifikan.
- Konsekuensi sosial‑ekonomi WFH. Potensi penurunan produktivitas, penurunan kualitas layanan publik, serta peningkatan beban listrik rumah tangga perlu dipertimbangkan.
Langkah Efisiensi Energi di Lingkungan DPR
Selain pernyataan Ratna, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa DPR tengah mengkaji penerapan WFH setiap Jumat sebagai bagian dari upaya mengurangi konsumsi energi. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan kebutuhan operasional bus jemputan serta mengurangi beban listrik gedung pada hari kerja.
Indra menambahkan bahwa DPR telah melakukan beberapa inisiatif lain, antara lain mematikan listrik pada ruang rapat yang tidak dipakai, mengoptimalkan sistem RFID untuk mengontrol pemakaian BBM kendaraan dinas, serta meniadakan jamuan dalam rapat singkat guna menekan pengeluaran.
Dukungan Anggota Komisi Lain
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi energi di lingkungan parlemen. Ia menilai bahwa langkah‑langkah seperti pembatasan perjalanan dinas, pengurangan konsumsi listrik, dan penerapan WFH dapat menjadi contoh konkret bagi masyarakat luas.
Nurul menekankan pentingnya keteladanan pemerintah dalam mengelola energi, khususnya di tengah ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi pasokan energi global. “Penghematan ini bukan hanya langkah teknis, tetapi juga bentuk edukasi bagi publik agar penggunaan energi lebih bijak,” ujarnya.
Analisis Dampak Potensial
Penerapan WFH secara parsial dapat menurunkan konsumsi listrik rumah tangga akibat peningkatan penggunaan peralatan kerja di rumah, sementara penghematan BBM pada transportasi dapat mencapai miliaran rupiah per tahun. Namun, tanpa dukungan kebijakan terintegrasi pada sektor industri dan infrastruktur publik, penghematan total akan tetap terbatas.
Audit energi yang diusulkan Ratna dapat memberikan data berbasis sektor, sehingga alokasi sumber daya dapat difokuskan pada area dengan potensi penghematan tertinggi, misalnya gedung‑gedung pemerintah ber‑AC intensif, pabrik‑pabrik energi berat, serta jaringan transportasi perkotaan.
Rekomendasi Kebijakan Ke Depan
- Melakukan audit energi menyeluruh pada semua lembaga pemerintah dan industri utama.
- Menyusun peta prioritas energi berbasis data untuk menentukan sektor‑sektor prioritas.
- Mempercepat transisi ke energi terbarukan melalui insentif fiskal dan regulasi yang mendukung.
- Mengoptimalkan penggunaan transportasi massal dengan tarif terjangkau dan jaringan yang luas.
- Mengintegrasikan kebijakan WFH sebagai bagian dari strategi fleksibilitas kerja, bukan solusi tunggal.
Dengan langkah‑langkah tersebut, harapan DPR adalah terciptanya transformasi energi nasional yang berkelanjutan, tidak hanya bersifat simbolik atau temporer.
Pemerintah diharapkan dapat menanggapi masukan ini secara serius, mengingat urgensi penghematan energi demi stabilitas anggaran negara dan ketahanan energi Indonesia.
