Setapak Langkah – 05 Mei 2026 | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun skema insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khusus untuk kendaraan listrik. Insentif ini direncanakan dapat menurunkan tarif PPN sebesar 40 hingga 100 persen, tergantung pada kriteria tertentu.
Tujuan utama kebijakan tersebut adalah mempercepat transisi kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik, mengurangi emisi karbon, serta mendukung pertumbuhan industri otomotif dalam negeri. Dengan mengurangi beban pajak, diharapkan harga jual mobil listrik dapat turun secara signifikan, sehingga lebih terjangkau bagi konsumen.
Skema insentif akan mencakup mobil listrik penumpang maupun niaga ringan yang diproduksi atau dirakit di Indonesia. Pengurangan tarif PPN dapat berupa:
- Pengurangan 40% dari tarif PPN standar (dari 11% menjadi 6,6%).
- Pengurangan 60% (menjadi 4,4%).
- Pengurangan 80% (menjadi 2,2%).
- Pembebasan penuh PPN (100%) bagi kendaraan yang memenuhi syarat khusus.
Beberapa kriteria yang dipertimbangkan antara lain:
- Kapitas baterai minimal 30 kWh.
- Penggunaan komponen lokal minimal 30%.
- Harga jual eceran tidak melebihi batas yang ditetapkan pemerintah.
- Penggunaan kendaraan untuk operasional publik atau layanan transportasi umum.
Rancangan regulasi diperkirakan selesai dan diimplementasikan sebelum akhir tahun 2024. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menurunkan harga mobil listrik hingga 15‑20 persen, mempercepat pencapaian target 2 juta unit kendaraan listrik di Indonesia pada tahun 2025, serta meningkatkan produksi komponen baterai dan motor listrik dalam negeri.
Para pelaku industri, dealer, dan konsumen menantikan kepastian regulasi ini, karena insentif pajak diyakini akan menjadi faktor kunci dalam memperluas pasar kendaraan listrik di tanah air.
