Setapak Langkah – 03 Juni 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kembali bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan amanah besar yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan menambah asupan gizi bagi warga, melainkan juga harus menjadi contoh pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan.
Dalam penyampaiannya, Presiden menekankan beberapa prinsip utama yang harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan MBG:
- Keadilan distribusi: Program harus menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan dan gizi buruk yang tinggi.
- Pengelolaan dana yang transparan: Setiap alokasi anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme audit yang ketat.
- Pengawasan berkelanjutan: Pemerintah harus membentuk tim pengawas yang independen untuk memantau pelaksanaan di lapangan, sehingga terhindar dari penyalahgunaan.
- Keterlibatan stakeholder: Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta diharapkan berkolaborasi dalam penyediaan bahan pangan berkualitas.
- Evaluasi dan penyesuaian: Program harus dievaluasi secara periodik untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat.
Prabowo menambahkan bahwa keberhasilan MBG tidak dapat dipisahkan dari komitmen semua pihak, termasuk aparat pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan organisasi masyarakat. Tanpa sinergi yang kuat, program berisiko menjadi beban fiskal tanpa memberikan manfaat yang diharapkan.
Selain menekankan aspek tanggung jawab, Presiden juga menyoroti pentingnya pendidikan gizi bagi masyarakat. Ia berharap program MBG dapat menjadi wadah edukasi tentang pola makan seimbang, sehingga tidak hanya mengatasi kelaparan sesaat, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan jangka panjang.
Dengan penegasan ini, pemerintah berharap MBG dapat menjadi model kebijakan sosial yang dapat direplikasi di sektor lain, menciptakan budaya akuntabilitas dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat.
