Setapak Langkah – 18 Agustus 2026 | Dalam sebuah pernyataan publik, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa harga mineral Indonesia tidak boleh ditentukan atau diatur melalui bursa asing. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi negara dengan memastikan bahwa nilai komoditas strategis, seperti nikel, tetap berada di bawah kendali domestik.
Prabowo menambahkan bahwa intervensi pasar internasional dapat menimbulkan volatilitas yang merugikan produsen dan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan penetapan harga harus didasarkan pada mekanisme yang transparan dan adil, serta melibatkan pemangku kepentingan nasional.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia (APNI) menyambut baik inisiatif pembentukan Badan Mekanisme Keadilan dan Stabilitas (BMKS). Menurut pernyataan APNI, BMKS diharapkan dapat memberikan kepastian harga yang lebih kredibel bagi pelaku industri nikel, sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.
- Tujuan utama BMKS: Menciptakan mekanisme penetapan harga yang adil, stabil, dan berkelanjutan.
- Manfaat bagi produsen: Mengurangi risiko fluktuasi harga internasional dan meningkatkan perencanaan investasi.
- Implikasi bagi pemerintah: Memperkuat kontrol atas sumber daya mineral strategis serta meningkatkan pendapatan negara.
Dengan dukungan dari asosiasi industri dan komitmen politik, pembentukan BMKS dipandang sebagai langkah strategis untuk menegakkan kedaulatan ekonomi serta menstabilkan harga mineral, khususnya nikel, yang menjadi komoditas penting bagi sektor energi dan otomotif listrik.
Ke depan, diharapkan regulasi yang lebih tegas dan mekanisme BMKS dapat mengurangi ketergantungan pada pasar bursa asing, sekaligus meningkatkan daya saing produk mineral Indonesia di kancah internasional.
