Setapak Langkah – 25 Juni 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan reaksi pribadinya setelah menerima telepon dari Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, yang menanyakan kesediaan Indonesia menjual pupuk ke Australia. Dalam percakapan tersebut, Prabowo menambahkan sebuah analogi yang cukup menggelitik: “Hanya di Indonesia polisi yang mengurusi pertanian, sementara tentara sering terlihat di sawah.”
Pernyataan ini sekaligus menjadi sorotan publik karena menyoroti peran institusi keamanan dalam konteks pertanian nasional. Prabowo menekankan bahwa pengelolaan sektor pertanian seharusnya berada di bawah kementerian terkait, bukan di tangan aparat kepolisian atau militer.
Berikut beberapa poin penting yang disampaikan oleh Prabowo:
- Indonesia memiliki kemandirian produksi pupuk, namun tetap terbuka untuk kerjasama bilateral bila menguntungkan kedua belah pihak.
- Polisi tidak memiliki mandat dalam mengatur kebijakan pertanian; tugas utama mereka tetap pada penegakan hukum.
- Keterlibatan militer dalam aktivitas pertanian biasanya bersifat temporer, seperti bantuan penanggulangan bencana atau program ketahanan pangan.
- Penggunaan sumber daya militer untuk kegiatan pertanian harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak mengganggu tugas utama pertahanan negara.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, petani, dan lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus menolak persepsi bahwa aparat keamanan menjadi pengelola utama sektor tersebut.
