Setapak Langkah – 20 Mei 2026 | Dalam sebuah pertemuan internal partai, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang tidak mampu menjalankan tugas harus segera diganti. Pernyataan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan yang juga membawahi DJBC, Bapak Purbaya.
Prabowo menekankan pentingnya peran Bea Cukai dalam mengamankan arus barang masuk dan keluar, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Menurutnya, birokrasi yang lambat dan tidak transparan dapat merugikan pelaku usaha serta menurunkan kepercayaan publik.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Prabowo:
- Penilaian kinerja pimpinan DJBC harus berbasis pada capaian target penerimaan dan kecepatan proses clearance.
- Jika terbukti tidak memenuhi standar, proses penggantian harus dilakukan tanpa penundaan.
- Penguatan integritas melalui audit internal yang rutin dan pengawasan independen.
- Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkala dan adopsi teknologi digital.
Reaksi dari kalangan bisnis menunjukkan dukungan terhadap tuntutan percepatan reformasi birokrasi. Mereka menilai bahwa kepastian regulasi dan layanan cepat di pelabuhan akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Sementara itu, analis kebijakan menilai bahwa keputusan penggantian pimpinan DJBC harus diiringi dengan penataan struktural yang menyeluruh, termasuk peninjauan kembali prosedur bea masuk, serta penegakan sanksi tegas bagi pegawai yang terlibat praktik korupsi.
Dengan tekanan politik dan ekonomi yang semakin kuat, diharapkan pemerintah dapat menindaklanjuti arahan Prabowo secara konkret, sehingga Bea Cukai dapat beroperasi lebih bersih, cepat, dan akuntabel demi kepentingan rakyat Indonesia.
