Setapak Langkah – 17 Agustus 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pentingnya menjaga keamanan di Provinsi Papua Tengah dengan pendekatan yang humanis. Dalam pertemuan dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah, Pigai menyoroti bahwa penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak asasi warga, terutama di wilayah yang rawan konflik.
Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
- Penerapan pendekatan humanis: Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak dasar warga, termasuk hak atas kebebasan, keamanan, dan perlindungan hukum.
- Penguatan koordinasi: Forkopimda harus meningkatkan kerjasama lintas sektor, melibatkan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
- Peningkatan kapasitas aparat: Pelatihan khusus tentang hak asasi manusia dan penanganan konflik harus diberikan kepada anggota kepolisian dan TNI yang beroperasi di daerah.
- Dialog terbuka: Mendorong dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal untuk mencari solusi damai atas permasalahan keamanan.
- Monitoring dan evaluasi: Membentuk tim independen yang memantau pelaksanaan kebijakan keamanan serta menilai kepatuhan terhadap standar HAM.
Pigai menambahkan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keamanan, serta masyarakat luas. Ia berharap Forkopimda Papua Tengah dapat menjadi contoh dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
Selain itu, Menteri HAM menekankan pentingnya penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang dapat mengurangi potensi konflik dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keamanan yang bersifat preventif dan inklusif diharapkan dapat tercapai, menjadikan Papua Tengah wilayah yang damai dan berkembang.
