Setapak Langkah – 03 Mei 2026 | Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei, masyarakat Indonesia kembali diajak merenungkan peran strategis pendidikan dalam membangun karakter bangsa. Istilah “jihad pendidikan” muncul sebagai seruan untuk menyalakan semangat perjuangan intelektual, moral, dan spiritual dalam proses belajar mengajar.
Jihad dalam konteks pendidikan bukanlah konflik bersenjata, melainkan upaya gigih memperbaiki kualitas pembelajaran, menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, dan menegakkan integritas di setiap tingkatan lembaga pendidikan. Upaya ini menuntut sinergi antara pemerintah, pendidik, orang tua, dan siswa.
Berikut beberapa elemen kunci dalam konstruksi jihad pendidikan:
- Reformasi kurikulum: Menyesuaikan materi pembelajaran agar relevan dengan tantangan global dan nilai-nilai lokal.
- Peningkatan kompetensi guru: Mengadakan pelatihan berkelanjutan yang menekankan metode pedagogik modern serta etika profesional.
- Penguatan karakter: Memasukkan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran, sehingga nilai-nilai seperti disiplin, toleransi, dan gotong‑royong menjadi bagian integral proses belajar.
- Fasilitas belajar yang memadai: Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk teknologi informasi yang dapat memperluas akses pengetahuan.
- Partisipasi komunitas: Mengajak orang tua, tokoh agama, dan lembaga sosial untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan peningkatan rata‑rata nilai PISA Indonesia dari 340 pada tahun 2018 menjadi 357 pada tahun 2023, menandakan adanya perbaikan, namun masih jauh dari standar OECD. Tabel berikut menampilkan perkembangan nilai tersebut:
| Tahun | Nilai PISA |
|---|---|
| 2018 | 340 |
| 2020 | 348 |
| 2022 | 353 |
| 2023 | 357 |
Angka tersebut mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan masih besar. Untuk menjawabnya, jihad pendidikan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan, seperti memperkuat program literasi digital, mempromosikan pembelajaran berbasis proyek, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui kurikulum berbasis kearifan lokal.
Secara politik, kebijakan pendidikan menjadi arena perjuangan nilai. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup, mengawasi implementasi kebijakan, dan menegakkan akuntabilitas pada semua pemangku kepentingan. Tanpa dukungan kebijakan yang tegas, upaya jihad pendidikan berisiko terhambat oleh birokrasi dan kurangnya sumber daya.
Kesimpulannya, jihad pendidikan adalah panggilan moral bagi seluruh elemen bangsa untuk bersatu memperbaiki sistem pembelajaran. Dengan komitmen bersama, harapan akan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi dinamika masa depan dapat terwujud.
