Setapak Langkah – 26 Juni 2026 | Denmark kembali menjadi sorotan internasional setelah Menteri Imigrasi dan Integrasi, Morten Bødskov, mengumumkan kelanjutan penyelidikan terkait kemungkinan pelarangan atau pembatasan seruan azan di ruang publik.
Azan, panggilan ibadah bagi umat Islam yang biasanya dilantunkan dari menara masjid, telah menjadi bagian dari lanskap suara perkotaan di beberapa kota Denmark. Namun, pihak pemerintah menilai bahwa penyebaran suara tersebut di area publik dapat menimbulkan ketegangan sosial, terutama di tengah meningkatnya perdebatan tentang integrasi imigran dan kebebasan beragama.
Berikut adalah beberapa poin utama yang dibahas dalam penyelidikan tersebut:
- Aspek kebebasan beragama: Apakah pelarangan azan melanggar hak konstitusional warga negara yang beragama Islam?
- Pengaruh terhadap kohesi sosial: Potensi dampak negatif atau positif terhadap hubungan antar komunitas agama di Denmark.
- Regulasi kebisingan: Penyesuaian kebijakan kebisingan yang sudah ada dengan konteks keagamaan.
- Banding kebijakan sebelumnya: Tinjauan terhadap keputusan serupa yang pernah diambil di negara Eropa lain.
Beberapa organisasi hak asasi manusia dan perwakilan komunitas Muslim menolak ide pelarangan, menegaskan bahwa azan merupakan ekspresi keagamaan yang sah. Mereka meminta pemerintah untuk mencari solusi alternatif, seperti penentuan zona waktu atau batasan volume suara.
Di sisi lain, kelompok konservatif dan sebagian warga menilai bahwa kebisingan azan di ruang publik dapat mengganggu ketenangan umum, terutama pada jam-jam pagi dan sore. Mereka mendukung langkah regulasi yang lebih ketat demi menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama.
Penyelidikan ini masih dalam tahap awal dan belum menghasilkan keputusan final. Pemerintah berjanji akan mengadakan dialog terbuka dengan semua pemangku kepentingan sebelum menetapkan kebijakan apa pun.
Jika keputusan larangan atau pembatasan azan disahkan, hal ini akan menambah daftar negara-negara yang mengatur praktik keagamaan di ruang publik, sekaligus memicu perdebatan lebih luas mengenai batas antara kebebasan beragama dan kepentingan publik.
