Setapak Langkah – 04 Mei 2026 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan pentingnya adanya ambang batas parlemen dalam sistem presidensial Indonesia. Menurut pernyataan resmi partai, kebijakan tersebut berfungsi untuk menjaga efektivitas pemerintahan serta mencegah fragmentasi kekuasaan di DPR.
PDIP menyoroti bahwa ambang batas tidak hanya sekadar persentase suara yang harus dicapai oleh partai politik untuk memperoleh kursi, melainkan juga menjadi instrumen untuk memastikan keberlangsungan koalisi lintas partai. Tanpa adanya kesepakatan bersama, penerapan ambang batas dapat menimbulkan ketidakstabilan politik, terutama dalam konteks pemilihan umum mendatang.
Beberapa poin utama yang disampaikan PDIP antara lain:
- Ambang batas membantu memfilter partai kecil yang tidak memiliki basis dukungan nasional yang kuat.
- Kesepakatan lintas partai diperlukan untuk menetapkan persentase ambang batas yang adil dan realistis.
- Pengaturan ambang batas harus sejalan dengan prinsip demokrasi dan representasi rakyat.
Partai lain, termasuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem), juga diharapkan dapat terlibat dalam dialog untuk menentukan ambang batas yang disepakati bersama. PDIP menekankan bahwa proses ini harus transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemilihan umum.
Jika kesepakatan lintas partai tercapai, diharapkan ambang batas dapat meningkatkan kualitas legislasi, mempermudah pembentukan koalisi pemerintahan, dan mengurangi risiko fragmentasi politik yang dapat menghambat pelaksanaan program-program pemerintah.
