Setapak Langkah – 29 Juni 2026 | Latihan Militer Desa Mandiri (Latsarmil) yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan, dan Masyarakat Perdesaan (KDMP) bertujuan meningkatkan kapasitas kepengurusan koperasi desa melalui pembekalan disiplin militer. Namun, dalam kurun waktu sembilan hari pelaksanaan program tersebut, tercatat lima peserta meninggal dunia di barak militer tempat mereka ditempatkan.
Kematian yang terjadi menimbulkan keprihatinan luas, terutama dari Persatuan Binaan Hutan Indonesia (PBHI) yang secara tegas menuntut penghentian program Latsarmil KDMP serta penyelidikan mendalam atas penyebab fatalitas tersebut. PBHI menilai bahwa faktor keamanan dan kesehatan peserta belum mendapat perhatian yang memadai.
Berikut rangkuman kronologis singkat yang telah terungkap:
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| Hari 1 | Pelatihan dimulai dengan 30 peserta, semua masuk ke barak militer di daerah X. |
| Hari 3 | Satu peserta mengalami kelelahan berat dan dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal setelah 12 jam perawatan. |
| Hari 5 | Dua peserta lain menunjukkan gejala demam tinggi; salah satunya meninggal karena komplikasi yang belum teridentifikasi. |
| Hari 7 | Seorang peserta terjatuh dari ketinggian saat latihan fisik, menyebabkan trauma kepala fatal. |
| Hari 9 | Kasus keempat dan kelima terjadi secara bersamaan; keduanya diduga terkait konsumsi air tidak layak dan kurangnya penanganan medis cepat. |
Beberapa faktor yang menjadi sorotan dalam penyelidikan antara lain:
- Kondisi sanitasi dan kebersihan barak yang dipertanyakan.
- Ketersediaan dan kualitas fasilitas medis di lokasi pelatihan.
- Protokol penanganan darurat yang tampak belum optimal.
- Pengawasan terhadap beban latihan fisik yang dianggap berlebihan untuk peserta yang mayoritas bukan militer.
PBHI menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah:
- Penghentian sementara semua program Latsarmil hingga penyelidikan selesai.
- Pemeriksaan independen oleh lembaga kesehatan dan keselamatan kerja.
- Penyediaan kompensasi bagi keluarga korban.
- Perbaikan standar sanitasi, kebersihan, dan fasilitas medis di semua lokasi pelatihan.
- Transparansi penuh dalam pelaporan hasil investigasi kepada publik.
Menanggapi tekanan publik, perwakilan KDMP menyatakan akan membuka rapat koordinasi dengan PBHI, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun, hingga kini belum ada keputusan final mengenai penangguhan atau revisi program.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan antara tujuan pemberdayaan ekonomi desa melalui model militer dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak hidup serta kesehatan warga sipil. Jika tidak ditangani secara serius, insiden serupa dapat memperparah kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah di bidang pembangunan desa.
