Setapak Langkah – 12 Mei 2026 | Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, mengungkapkan bahwa ia menyalurkan dana pribadi untuk menambah gaji staf khusus (stafsus) di lingkungan kementerian. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara yang kemudian dipublikasikan oleh Antara News.
Nadiem menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah ia melihat adanya kesenjangan antara tunjangan yang diberikan oleh negara dan kebutuhan riil para staf khusus yang bertugas mendukung kebijakan pendidikan nasional. “Saya merasa perlu membantu secara langsung agar tidak ada yang terhambat dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Nadiem.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Nadiem terkait langkah tersebut:
- Motivasi pribadi: Nadiem menegaskan bahwa dana yang digunakan sepenuhnya berasal dari penghasilannya sebagai pribadi, tanpa mengaitkannya dengan APBN atau anggaran kementerian.
- Target penerima: Tambahan gaji difokuskan pada staf khusus yang terlibat dalam pelaksanaan program strategis, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan pusat.
- Transparansi: Nadiem berjanji akan mengungkap detail alokasi dana melalui laporan keuangan pribadi yang akan dipublikasikan secara berkala.
- Harapan jangka panjang: Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi pejabat lain untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pegawai di tingkat operasional.
Reaksi publik beragam. Sebagian warga media sosial menyambut baik inisiatif tersebut sebagai bukti kepedulian pribadi pejabat tinggi, sementara sejumlah pihak mengkritik bahwa solusi jangka panjang seharusnya berasal dari kebijakan anggaran resmi, bukan bantuan pribadi.
Para pengamat politik menilai bahwa tindakan Nadiim dapat meningkatkan citra Kementerian Pendidikan di mata masyarakat, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dukungan tersebut bila tidak diikuti dengan reformasi struktural pada sistem remunerasi aparatur negara.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari lembaga legislatif atau lembaga pengawas keuangan terkait legalitas penggunaan dana pribadi untuk keperluan semacam ini. Namun, Nadiem menegaskan bahwa semua prosedur administrasi telah dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Langkah ini menambah dimensi baru pada diskusi tentang peran pribadi pejabat publik dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, sekaligus menyoroti tantangan anggaran yang dihadapi kementerian dalam melaksanakan program pendidikan nasional.
