Setapak Langkah – 25 Agustus 2026 | Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, regulasi yang komprehensif dapat menjamin ketersediaan sumber energi yang stabil, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mendorong investasi dalam sektor hulu dan hilir migas.
Beberapa poin utama yang disorot dalam pernyataan tersebut meliputi:
- Penguatan regulasi: RUU Migas diharapkan menyatukan kebijakan yang selama ini terfragmentasi, sehingga menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi pelaku industri.
- Peningkatan investasi: Kepastian hukum akan menarik lebih banyak investasi asing dan domestik, khususnya dalam eksplorasi dan produksi lapangan baru.
- Pengembangan sumber daya dalam negeri: Fokus pada eksplorasi wilayah lepas pantai dan daratan yang masih belum tergali secara optimal.
- Transisi energi: RUU Migas juga mengakomodasi langkah-langkah transisi menuju energi terbarukan, memastikan sinergi antara migas dan energi bersih.
Eddy Soeparno menambahkan bahwa ketahanan energi bukan sekadar soal ketersediaan bahan bakar, melainkan juga mencakup stabilitas harga, keamanan pasokan, dan kemampuan negeri untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Dalam konteks geopolitik yang dinamis, Indonesia perlu memiliki kebijakan yang adaptif untuk menghadapi fluktuasi pasar global.
Proses legislasi RUU Migas kini tengah berada pada tahap pembahasan di DPR, dengan harapan dapat segera disahkan dan diimplementasikan. Jika berhasil, regulasi ini diharapkan menjadi landasan strategis bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan energi jangka panjang, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di sektor energi Asia Tenggara.
