Setapak Langkah – 30 Juli 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang terbarunya menegaskan bahwa alokasi dana untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikenal dengan singkatan MBG tidak dapat dimasukkan ke dalam pos anggaran pendidikan utama. MK memerintahkan pemerintah untuk memisahkan anggaran MBG dari pos pendidikan paling lambat tahun 2028.
MBG, atau Modal dan Bantuan Gedung, merupakan dana yang selama ini dipergunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah. Meskipun bersifat penting bagi kualitas fasilitas belajar, MK menilai bahwa sifatnya berbeda dengan biaya operasional rutin seperti gaji guru, buku, dan perlengkapan belajar.
Keputusan ini memiliki beberapa implikasi:
- Pemisahan anggaran: Pemerintah harus menyusun pos anggaran terpisah untuk MBG, sehingga alokasi dana pendidikan inti tidak terpengaruh.
- Transparansi keuangan: Dengan pemisahan, pengawasan penggunaan dana menjadi lebih jelas dan akuntabel.
- Penyesuaian regulasi: Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan perlu merevisi peraturan internal serta sistem akuntansi negara.
Pihak Kementerian Pendidikan menanggapi keputusan ini dengan optimisme, menyatakan bahwa pemisahan dana akan memudahkan perencanaan jangka panjang pembangunan sekolah. Sebaliknya, beberapa ahli keuangan mengingatkan bahwa penambahan pos anggaran baru dapat menambah beban defisit jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan.
Untuk memastikan kepatuhan, MK memberikan timeline sebagai berikut:
- 2024‑2025: Penyusunan draft regulasi pemisahan anggaran.
- 2026: Pengujian sistem akuntansi dan pelatihan petugas keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten.
- 2027: Evaluasi tengah jalan dan penyesuaian kebijakan bila diperlukan.
- 2028: Implementasi penuh pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan.
Jika pemerintah berhasil memenuhi tenggat waktu, diharapkan alokasi dana pendidikan dapat lebih terfokus pada kebutuhan operasional inti, sementara MBG dikelola secara terpisah untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan secara berkelanjutan.
