Setapak Langkah – 01 Juni 2026 | Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan pentingnya keakuratan data penerima bantuan sosial (bansos) agar program bantuan dapat tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi Kementerian Sosial bersama pihak terkait pada hari Senin, 29 April 2024.
Saifullah menyoroti bahwa selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan triliunan rupiah untuk program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan sosial darurat pasca pandemi. Namun, ketidaktepatan data penerima menyebabkan bantuan tidak selalu sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, sekaligus menimbulkan potensi penyalahgunaan dana publik.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Menteri Sosial mengusulkan beberapa langkah strategis:
- Penguatan basis data nasional melalui integrasi data kependudukan, data kepemilikan tanah, dan data ekonomi rumah tangga.
- Penerapan teknologi digital terkini, termasuk penggunaan sistem verifikasi biometrik dan aplikasi seluler yang memudahkan verifikasi data secara real‑time.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dan kelurahan melalui pelatihan intensif tentang pengelolaan data dan prosedur verifikasi.
- Audit rutin dan independen terhadap daftar penerima bansos untuk menutup celah potensi kecurangan.
Saifullah juga menekankan bahwa akurasi data bukan hanya tanggung jawab Kementerian Sosial, melainkan harus menjadi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam proses pendataan.
Dalam pidatonya, Menteri Sosial mengingatkan bahwa kebijakan yang berbasis data akurat akan meningkatkan efektivitas program, menurunkan beban anggaran yang tidak perlu, serta mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan nasional. Ia menutup dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bansos.
