Setapak Langkah – 12 Agustus 2026 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkum) Supratman menegaskan kembali bahwa hukuman mati bagi pelaku korupsi tetap sah dan tidak dilarang oleh peraturan perundang‑undangan Indonesia. Menurutnya, hambatan utama saat ini terletak pada proses implementasi yang belum optimal.
Dalam pernyataannya, Menkum menyoroti bahwa Undang‑Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengatur hukuman mati sebagai sanksi tertinggi bagi korupsi yang mengakibatkan kerugian negara melebihi Rp500 miliar. Namun, penetapan hukuman tersebut sering terhambat oleh prosedur peradilan yang panjang dan kurangnya konsistensi dalam penegakan.
- Faktor hukum: Peraturan yang ada memang mengizinkan hukuman mati, tetapi tidak ada mekanisme khusus yang mempercepat eksekusinya.
- Faktor prosedural: Proses banding dan kasasi di Mahkamah Agung dapat menunda pelaksanaan hukuman hingga bertahun‑tahun.
- Faktor institusional: Koordinasi antara KPK, Kejaksaan, dan lembaga peradilan masih memerlukan perbaikan agar keputusan dapat dijalankan secara efektif.
Menkum menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat reformasi prosedur peradilan, termasuk memperkuat kapasitas lembaga peradilan dan meningkatkan transparansi dalam proses penetapan hukuman. Ia menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukuman mati bukan hanya soal keberadaan regulasi, melainkan juga tentang kemauan politik dan operasional yang kuat.
Berbagai pihak menanggapi pernyataan tersebut dengan beragam pandangan. Sebagian kalangan mendukung langkah tegas untuk memberi efek jera bagi pelaku korupsi besar, sementara kelompok hak asasi manusia mengingatkan pentingnya menjamin proses peradilan yang adil dan menghindari potensi penyalahgunaan.
Ke depan, Menkum mengharapkan adanya revisi prosedural yang dapat memperpendek waktu penetapan dan pelaksanaan hukuman, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait. Jika implementasi dapat diwujudkan, diharapkan tingkat korupsi dapat ditekan lebih signifikan, sejalan dengan target pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan kepercayaan publik.
