Setapak Langkah – 06 Juli 2026 | Kementerian Kehutanan melalui Menteri Raja Juli mengumumkan peluncuran empat proyek strategis yang bertujuan memperkuat mekanisme perdagangan karbon di Indonesia. Sebagai bagian dari kebijakan baru, Menteri mengesahkan persetujuan tentang penerbitan unit karbon lewat skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE‑GRK), yang diharapkan dapat mengurangi praktik omongan kosong dan meningkatkan transparansi pasar karbon.
Keempat proyek yang diinisiasi meliputi:
- Pengelolaan Hutan Produksi: Fokus pada optimalisasi produksi kayu sekaligus menjaga fungsi penyimpanan karbon melalui praktik silvikultur berkelanjutan.
- Restorasi Hutan Degradasi: Penanaman kembali area yang terdampak penebangan ilegal atau kebakaran, dengan target penyerapan karbon tahunan yang terukur.
- Konservasi Hutan Lindung: Mempertahankan kawasan konservasi sebagai penyerap karbon alami serta habitat keanekaragaman hayati.
- Pengembangan Ekosistem Berbasis Karbon: Mendorong inovasi produk berbasis biomassa dan bioenergi yang mengintegrasikan kredit karbon ke dalam rantai nilai.
Skema Non SPE‑GRK menggantikan mekanisme sertifikat tradisional yang sering disalahgunakan. Pada dasarnya, unit karbon diterbitkan setelah verifikasi independen terhadap penurunan emisi atau peningkatan penyerapan karbon, tanpa memerlukan sertifikat fisik. Pendekatan ini mempercepat proses registrasi, menurunkan biaya administrasi, serta meminimalkan risiko kecurangan.
Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain:
- Meningkatnya kepercayaan investor domestik dan internasional terhadap pasar karbon Indonesia.
- Pengurangan biaya transaksi bagi pelaku usaha yang ingin membeli atau menjual kredit karbon.
- Integrasi yang lebih baik antara kebijakan iklim nasional dan program pembangunan berkelanjutan.
Pengumuman ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk memenuhi kontribusi yang ditetapkan dalam Paris Agreement dan menyiapkan fondasi ekonomi hijau yang lebih kuat.
