Setapak Langkah – 19 Mei 2026 | Dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi I DPR pada Selasa, 19 Mei 2024, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, memberikan penjelasan tegas terkait isu akses penerbangan lintas wilayah (overflight) yang konon diberikan kepada Amerika Serikat (AS). Menurutnya, tidak ada satu pun perjanjian atau persetujuan yang pernah dibuat pemerintah Indonesia yang mengizinkan pesawat militer atau sipil AS untuk melintasi ruang udara Indonesia tanpa prosedur standar yang berlaku.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Menhan Sjafrie:
- Penegasan historis: Sejak era Reformasi, Indonesia tidak pernah menandatangani kesepakatan khusus yang memberikan hak overflight kepada AS.
- Prosedur standar: Semua pesawat yang melintasi wilayah udara Indonesia, termasuk yang berasal dari AS, harus memperoleh izin melalui Direktorat Penerbangan Sipil dan mengikuti prosedur kontrol lalu lintas udara yang sama seperti negara lain.
- Keamanan nasional: Menhan menekankan pentingnya kedaulatan udara sebagai bagian integral dari keamanan nasional, sehingga setiap permintaan akses harus melalui evaluasi yang ketat.
- Respons terhadap rumor: Pernyataan ini juga dimaksudkan untuk meluruskan spekulasi publik yang beredar di media sosial mengenai kemungkinan adanya perjanjian rahasia dengan AS.
Menhan menutup dengan menegaskan kesiapan Kementerian Pertahanan untuk terus memantau dan melindungi wilayah udara Indonesia, serta mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap waspada terhadap informasi yang belum terverifikasi.
