Setapak Langkah – 23 Mei 2026 | Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan baru yang mengharuskan semua pengguna platform media sosial mengunggah dokumen resmi, seperti kartu identitas penduduk atau paspor, untuk melakukan verifikasi usia. Langkah ini bertujuan melindungi anak‑anak dan remaja dari konten yang tidak pantas serta mencegah penyalahgunaan identitas online.
Detail Persyaratan Verifikasi
- Dokumen yang diterima: Kartu Tanda Penduduk (MyKad), paspor, atau dokumen identitas resmi lainnya.
- Format unggahan: Foto beresolusi tinggi dalam format JPEG atau PNG.
- Waktu proses: Verifikasi diperkirakan memakan waktu 24‑48 jam setelah unggahan.
Langkah-Langkah Verifikasi
- Pengguna masuk ke akun media sosial dan membuka menu “Verifikasi Usia”.
- Mengunggah foto dokumen resmi yang masih berlaku.
- Menunggu konfirmasi otomatis dari sistem; jika berhasil, status akun berubah menjadi terverifikasi.
- Jika dokumen ditolak, pengguna dapat mengajukan banding dengan mengunggah dokumen alternatif atau menghubungi layanan bantuan.
Kebijakan ini akan berlaku secara bertahap, dimulai dengan platform terbesar seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Platform lain diharapkan menyesuaikan sistem mereka dalam tiga bulan ke depan.
Berbagai pihak memberikan tanggapan beragam. Organisasi perlindungan anak menyambut baik langkah ini sebagai upaya perlindungan terhadap generasi muda. Sementara itu, kelompok kebebasan digital mengkhawatirkan potensi pelanggaran privasi dan beban administrasi bagi pengguna.
Pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan ini dapat menambah beban operasional bagi perusahaan teknologi, namun juga membuka peluang pasar bagi penyedia solusi verifikasi digital berbasis AI. Di sisi lain, para pengembang aplikasi lokal diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan sistem yang aman dan efisien.
Secara keseluruhan, kebijakan verifikasi usia ini menandai perubahan signifikan dalam regulasi digital Malaysia, dengan fokus pada perlindungan data pribadi serta keamanan online.
