Setapak Langkah – 09 Juni 2026 | Majelis Agama Indonesia (MAKI) mengungkapkan temuan mencengangkan terkait seorang pejabat eselon II yang tercatat memiliki seratus Sertifikat Pengelolaan Pemerintahan (SPPG). Penemuan ini menimbulkan dugaan kuat akan potensi penyalahgunaan jabatan dan praktik korupsi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sahroni segera menanggapi temuan tersebut. Ia menuntut agar Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyelidikan menyeluruh dan menuntaskan kasus ini dengan tegas.
- Permintaan Sahroni: Kejagung diminta membuka penyelidikan khusus, mengaudit dokumen kepemilikan SPPG, serta menelusuri alur perolehan sertifikat tersebut.
- Langkah MAKI selanjutnya: MAKI berjanji akan terus memantau proses penyelidikan dan menyediakan data pendukung bila diperlukan.
- Implikasi politik: Jika terbukti adanya korupsi, kasus ini dapat memicu tindakan disiplin terhadap pejabat bersangkutan serta menambah tekanan pada reformasi birokrasi.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan sertifikat dan menegaskan kembali peran lembaga pengawas serta legislatif dalam memberantas praktik korupsi di sektor publik.
