Setapak Langkah – 16 Mei 2026 | Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, mengkritik perayaan Kirab Milangkala Tatar Sunda yang digelar baru-baru ini. Menurutnya, rangkaian acara tersebut tidak mencerminkan fakta sejarah yang sebenarnya dan cenderung menampilkan interpretasi yang keliru tentang warisan budaya Sunda.
Erwinsyah menyoroti bahwa istilah “Milangkala” yang dipakai dalam kirab tidak memiliki landasan dalam catatan sejarah tradisional Sunda. Ia menekankan bahwa penggunaan istilah tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang belum familiar dengan konteks sejarah yang tepat.
Selain itu, legislator tersebut juga mengingatkan bahwa penataan simbol-simbol budaya dalam acara publik harus didasarkan pada riset yang memadai. “Kita tidak boleh mempersembahkan sesuatu yang tidak memiliki dasar historis hanya demi sensasi atau popularitas,” ujar Erwinsyah dalam sebuah wawancara.
Pihak panitia kirab mengklaim bahwa acara tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan kebanggaan daerah. Namun, mereka belum memberikan penjelasan rinci mengenai sumber referensi yang digunakan untuk menyusun narasi Milangkala.
Berbagai kalangan budaya dan akademisi pun turut mengomentari isu ini. Beberapa sejarawan menggarisbawahi pentingnya verifikasi sumber sebelum mengadopsi istilah atau simbol dalam acara berskala besar. Mereka menilai bahwa kesalahan representasi budaya dapat berujung pada distorsi memori kolektif.
Erwinsyah mengusulkan agar pemerintah daerah membentuk tim verifikasi historis yang melibatkan pakar sejarah, budayawan, dan perwakilan masyarakat sebelum mengadakan acara serupa di masa depan. Ia berharap langkah tersebut dapat memastikan bahwa perayaan budaya tetap akurat dan menghormati warisan nenek moyang.
Isu ini menambah dinamika perdebatan mengenai cara terbaik mempromosikan kebudayaan lokal tanpa mengorbankan akurasi historis. Pengawasan lebih ketat terhadap konten budaya dalam event publik diharapkan dapat memperkuat kredibilitas pemerintah daerah di mata warga.
