Setapak Langkah – 02 Juli 2026 | Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang‑Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief, menekankan pentingnya penerapan anggaran afirmatif dalam penyusunan RUU tersebut. Menurutnya, kebijakan anggaran semacam ini diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara pulau-pulau besar dan wilayah kepulauan yang terisolasi.
Munief menyampaikan bahwa RUU Daerah Kepulauan bertujuan memberikan otonomi khusus dan memperkuat kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya. Namun, tanpa alokasi dana yang berpihak pada wilayah yang paling membutuhkan, tujuan tersebut sulit tercapai.
Beberapa poin utama yang diusulkan Munief meliputi:
- Peningkatan alokasi dana untuk infrastruktur dasar seperti transportasi laut, listrik, dan akses internet di pulau‑pulau kecil.
- Pemberian insentif fiskal bagi investor yang menanamkan modal di wilayah kepulauan.
- Pembentukan mekanisme monitoring yang melibatkan perwakilan masyarakat setempat untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran.
- Prioritas pendanaan sektor pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas layanan publik.
Ia juga menekankan bahwa anggaran afirmatif harus bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masing‑masing wilayah. Dengan demikian, pembangunan dapat berlangsung secara merata dan berkelanjutan.
Para legislator lain dalam panitia khusus tersebut menyambut baik usulan tersebut, namun menambahkan bahwa implementasinya memerlukan koordinasi erat dengan kementerian terkait serta penyesuaian regulasi fiskal nasional.
Jika disetujui, RUU Daerah Kepulauan beserta ketentuan anggaran afirmatif diproyeksikan akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan dana secara lebih adil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan.
