Setapak Langkah – 02 Juli 2026 | Tim kuasa hukum Dokter Tifa, yang dipimpin oleh Aziz Yanuar, menyampaikan keberatan keras terhadap berkas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan pertama kasus dugaan pemalsuan ijazah yang dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut tim pembela, dokumen dakwaan tersebut mengandung unsur diskriminatif dan prosedur yang direkayasa sehingga menimbulkan keraguan atas keabsahan proses hukum.
Aziz Yanuar menyoroti beberapa hal utama yang dianggapnya tidak sesuai dengan standar hukum, antara lain:
- Penggunaan bukti secara selektif yang mengabaikan fakta-fakta yang menguatkan posisi terdakwa.
- Penerapan pasal yang tidak relevan dengan konteks kasus, sehingga menimbulkan persepsi pemaksaan hukum.
- Kurangnya klarifikasi atas prosedur penyidikan yang seharusnya dilakukan secara transparan dan adil.
- Penekanan pada motif politik yang diduga menjadi latar belakang pengajuan dakwaan.
Tim pembela menegaskan bahwa semua prosedur hukum harus dilaksanakan tanpa memihak, serta menolak anggapan bahwa Dokter Tifa dijadikan contoh sebagai bentuk intimidasi terhadap kalangan profesional yang terlibat dalam isu-isu sensitif. Mereka juga menuntut agar JPU memberikan penjelasan tertulis mengenai dasar-dasar hukum yang melandasi dakwaan serta melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.
Selain itu, Aziz Yanuar mengingatkan bahwa jika terbukti adanya rekayasa prosedur, hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi aparat penegak hukum, termasuk potensi pembatalan dakwaan atau bahkan tuntutan atas penyalahgunaan wewenang.
Persidangan selanjutnya dijadwalkan dalam waktu dekat, dan tim kuasa hukum menyiapkan argumen-argumen tambahan untuk membuktikan bahwa dakwaan yang diajukan tidak memenuhi kaidah keadilan dan prosedur yang sah.
