Setapak Langkah – 23 Agustus 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa saat ini tengah menyelidiki dua dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kedua perkara tersebut berpusat pada praktik penyalahgunaan dana upah pungut dan pengadaan barang/jasa (PBJ) yang diduga melanggar prosedur yang berlaku.
Kasus pertama melibatkan alokasi dana upah pungut yang seharusnya disalurkan kepada tenaga kerja daerah. Penyelidikan mengungkap adanya indikasi penggelapan serta manipulasi data penerima upah, yang berpotensi merugikan ribuan pekerja di Kabupaten Bogor.
Kasus kedua berkaitan dengan proses PBJ untuk proyek-proyek pembangunan daerah. KPK menemukan tanda-tanda praktik kolusi dan nepotisme dalam penetapan pemenang tender, serta adanya inflasi harga yang tidak wajar.
Berikut rangkaian langkah yang diambil KPK dalam penyelidikan ini:
- Pengumpulan dokumen keuangan dan kontrak terkait upah pungut serta PBJ.
- Wawancara dengan pejabat daerah, penyedia barang/jasa, dan pihak ketiga yang terlibat.
- Analisis audit forensik untuk mengidentifikasi aliran dana yang mencurigakan.
- Koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain untuk memperkuat bukti.
Pihak KPK menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang teridentifikasi, demi menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Hasil akhir penyelidikan diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan serta sanksi bagi pihak yang terbukti bersalah.
