Setapak Langkah – 23 Agustus 2026 | Presiden Republik Indonesia pada hari Senin mengumumkan penunjukan tiga tokoh kunci untuk mempercepat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan. Penunjukan tersebut mencakup Cak Imin sebagai koordinator lapangan, Djamari Chaniago sebagai penasihat kebijakan, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang akan mengerahkan elemen militer dalam operasi pemadaman.
Cak Imin, yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, diberi mandat untuk memimpin rapat koordinasi antar‑instansi, mengawasi distribusi bantuan, serta memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan. Sementara itu, Djamari Chaniago, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditugaskan menyusun kebijakan darurat, mengalokasikan dana tambahan, dan memfasilitasi kerja sama dengan lembaga riset untuk pemantauan satelit.
KSAD, melalui komandan regionalnya, menyatakan kesiapan menurunkan pasukan TNI AD, pesawat pemadam kebakaran, serta unit khusus penanganan hutan. Elemen militer akan beroperasi bersama tim pemadam sipil, memanfaatkan helikopter, drone pemantau, dan kendaraan lapis baja untuk menembus wilayah terpencil yang rawan kebakaran.
Langkah-langkah operasional
- Pembentukan Tim Gabungan Karhutla yang terdiri atas perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah provinsi dan kabupaten.
- Pengadaan dana darurat sebesar Rp 500 miliar untuk pembelian bahan bakar, alat pemadam, dan perlengkapan keselamatan bagi petugas di lapangan.
- Penggunaan satelit dan drone untuk deteksi dini titik api, sehingga tim dapat merespons dalam waktu kurang dari 30 menit.
- Penyebaran pos pemantauan di titik‑titik rawan di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan, dengan rotasi personel setiap 12 jam.
- Pelatihan intensif bagi pemadam sukarela dan anggota TNI/Polri mengenai teknik pemadaman hutan, evakuasi warga, dan penanganan asap berbahaya.
Presiden menegaskan bahwa kebakaran hutan bukan hanya ancaman lingkungan, melainkan juga menimbulkan dampak ekonomi dan kesehatan yang signifikan. Ia menuntut semua pihak untuk bekerja secara sinergis, mengutamakan transparansi, serta melaporkan setiap perkembangan melalui sistem informasi terintegrasi.
Dengan koordinasi cepat dan fokus pada tindakan konkret, pemerintah berharap dapat mengendalikan penyebaran karhutla, meminimalisir kerusakan ekosistem, dan melindungi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan.
