Setapak Langkah – 03 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan temuan terbaru terkait keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Berdasarkan data pelacakan digital, KPK menyatakan bahwa Silmy Karim terakhir kali terdeteksi berada di wilayah Jakarta pada tanggal 28 Mei 2024.
Informasi ini muncul setelah serangkaian penyelidikan yang melibatkan penggunaan data lokasi perangkat seluler, rekaman CCTV, serta laporan saksi. KPK menegaskan bahwa proses pengumpulan bukti dilakukan secara prosedural dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Berikut rangkaian kronologis yang disampaikan KPK:
- 22 Mei 2024 – Silmy Karim tiba di Jakarta menggunakan kendaraan dinas resmi.
- 24 Mei 2024 – Kegiatan resmi di Kantor Kementerian Imigrasi, Jakarta Pusat.
- 27 Mei 2024 – Menghadiri rapat koordinasi dengan pejabat kepolisian di Gedung KPK.
- 28 Mei 2024 – Terdeteksi melalui sinyal ponsel di area Sudirman, Jakarta Selatan, sebelum kembali ke Yogyakarta pada 30 Mei 2024.
Kepala KPK, Komjen Polisi (Purn) Abdul Rachman, menjelaskan bahwa temuan ini merupakan bagian dari upaya menyelidiki dugaan penyalahgunaan jabatan dan potensi tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. “Kami terus menelusuri jejak digital untuk memastikan setiap langkah terpantau secara objektif,” ujar Abdul Rachman dalam konferensi pers di Jakarta.
Pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menanggapi pernyataan KPK dengan menyatakan bahwa Silmy Karim selalu berada dalam pengawasan resmi dan tidak ada pelanggaran prosedur selama berada di ibu kota. Namun, Kementerian juga mengakui pentingnya transparansi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.
Pengungkapan ini menambah ketegangan politik di dalam negeri, mengingat posisi strategis Silmy Karim dalam mengelola kebijakan imigrasi serta pemasyarakatan. Pengamat politik menilai bahwa kasus ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas pemerintahan, terutama menjelang pemilihan umum yang akan datang.
Selanjutnya, KPK berjanji akan melanjutkan penyelidikan secara menyeluruh dan akan mengumumkan hasil akhir setelah proses hukum selesai. Sementara itu, publik dan media diharapkan menunggu informasi resmi tanpa spekulasi yang dapat merusak proses peradilan.
