Setapak Langkah – 04 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pola pemerasan yang meluas di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, baik di kantor pusat maupun di kantor wilayah. Penyelidikan menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak bersifat insidental, melainkan telah menjadi bagian dari sistem yang terorganisir.
KPK menyoroti beberapa temuan utama:
- Petugas imigrasi memanfaatkan posisi untuk meminta suap atau pungutan tambahan dalam proses penerbitan dokumen seperti paspor dan visa.
- Korban melaporkan tekanan yang berulang kali terjadi, baik di kantor pusat maupun di kantor daerah, menandakan jaringan pemerasan yang terintegrasi.
- Beberapa pejabat tingkat menengah diduga menjadi koordinator utama, mengarahkan aliran uang hasil pemerasan ke rekening pribadi atau lembaga yang tidak resmi.
Langkah-langkah yang akan diambil KPK meliputi:
- Pengumpulan bukti tambahan melalui pemeriksaan saksi dan dokumen keuangan.
- Koordinasi dengan Ombudsman serta lembaga pengawas internal Imigrasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan.
- Penerapan prosedur audit rutin pada setiap unit imigrasi guna mencegah terulangnya praktik serupa.
Pihak imigrasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi proses administrasi serta memperkuat pelatihan anti‑korupsi bagi seluruh pegawai. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan indikasi pemerasan melalui kanal resmi KPK demi mempercepat penindakan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat, khususnya di lembaga yang menangani layanan publik vital seperti imigrasi.
