Setapak Langkah – 11 Agustus 2026 | Kejaksaan Agung (KPK) menahan empat tersangka terkait dugaan korupsi dalam proses pengadaan iklan di Bank BJB (Bank Jabar Banten). Penyidikan mengindikasikan adanya kerugian negara yang diperkirakan melebihi Rp223 miliar.
Kasus ini terungkap setelah tim penyidik menemukan indikasi adanya manipulasi prosedur lelang iklan, di mana beberapa perusahaan dipilih secara tidak transparan dan memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan nilai pasar. Menurut dokumen internal KPK, nilai kontrak iklan yang seharusnya berkisar pada jutaan rupiah, ternyata melampaui ratusan miliar rupiah tanpa justifikasi yang sah.
Keempat tersangka yang ditahan meliputi dua pejabat tinggi di Bank BJB, seorang konsultan pemasaran, serta seorang pejabat KPK yang diduga terlibat dalam memfasilitasi proses. Mereka diduga melakukan persekongkolan untuk menggelembungkan harga iklan, memanfaatkan jaringan internal, serta menutup jejak keuangan melalui rekening luar negeri.
Berikut rangkuman kronologis utama kasus ini:
- 2022: Pengadaan iklan BJB dimulai dengan permintaan proposal dari beberapa agensi.
- 2023 Q1: Tim KPK menerima laporan whistleblower mengenai kemungkinan praktek korupsi.
- 2023 Q3: Audit internal BJB menemukan selisih antara nilai pasar iklan dan nilai kontrak yang disepakati.
- 2024 Jan: KPK melakukan penangkapan terhadap empat tersangka.
Penyelidikan lebih lanjut mengungkap aliran dana melalui perusahaan patungan yang didirikan khusus untuk menampung pembayaran iklan. Dana tersebut kemudian dialihkan ke rekening pribadi, memperkuat dugaan pencucian uang.
Kasus ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang menimpa sektor perbankan regional, menimbulkan keprihatinan di kalangan pengamat ekonomi. Kerugian sebesar Rp223 miliar tidak hanya merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga keuangan.
Pihak KPK menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur, dengan kemungkinan dakwaan meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, Bank BJB menyatakan komitmen untuk memperbaiki prosedur pengadaan dan meningkatkan transparansi dalam semua aktivitas pemasaran.
Jika terbukti bersalah, masing-masing terdakwa dapat dijatuhi hukuman penjara yang signifikan serta denda yang dapat mencapai nilai kerugian negara. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi institusi publik lain untuk memperketat pengawasan atas proses lelang dan mengadopsi mekanisme anti‑korupsi yang lebih ketat.
