Setapak Langkah – 04 Juli 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Syah Afandin, Bupati Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap fee proyek yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025‑2026. Penetapan ini merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan yang telah berlangsung sejak awal tahun ini.
Berikut kronologi singkat operasi tangkap tangan (OTT) yang mengarah pada penetapan tersangka:
- Januari 2024: KPK menerima laporan awal mengenai indikasi adanya pembayaran fee tidak wajar kepada pejabat daerah di wilayah Langkat.
- Maret 2024: Tim penyidik melakukan pemeriksaan dokumen proyek infrastruktur dan mengidentifikasi aliran dana yang tidak sejalan dengan anggaran resmi.
- Juni 2024: Dilakukan penyadapan telepon dan pengawasan terhadap beberapa oknum yang diduga menjadi perantara fee.
- Agustus 2024: OTT dilaksanakan di beberapa lokasi, termasuk kantor Bupati Langkat dan kantor kontraktor utama proyek.
- September 2024: Bukti materiil berupa catatan bank, rekaman percakapan, dan dokumen kontrak dipresentasikan dalam rapat koordinasi KPK.
Selain Syah Afandin, penyelidikan juga menyingkap nama-nama tersangka lain yang terlibat dalam jaringan suap ini, antara lain:
| Nama | Jabatan | Peran Dugaan |
|---|---|---|
| Ahmad Rizal | Direktur Utama PT. Maju Jaya | Penyalur fee ke pejabat daerah |
| Rina Sari | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat | Penghubung antara kontraktor dan Bupati |
Penetapan tersangka ini diharapkan dapat mempercepat proses penuntutan dan memberikan efek jera bagi praktik korupsi di sektor pembangunan daerah. KPK menegaskan komitmennya untuk terus menggali fakta dan menuntut semua pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
