Setapak Langkah – 26 Juli 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu pada Selasa (21/09/2024). Penggeledahan tersebut menghasilkan penyitaan uang tunai senilai sekitar Rp4 miliar, yang diduga merupakan hasil korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut.
Berikut ini rincian barang dan uang yang disita KPK:
- Uang tunai dalam bentuk lembar 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, dan 10 ribu, total mencapai Rp4.018.765.000.
- Beberapa dokumen kontrak proyek yang belum selesai diproses.
- Alat komunikasi seluler dan komputer yang diduga digunakan untuk mengatur transaksi tidak sah.
Kadis PUPR Kota Bengkulu, yang namanya belum diungkap secara resmi, menyatakan bahwa ia siap bekerja sama dengan penyidik dan menegaskan tidak ada unsur penyalahgunaan dana publik. Sementara itu, pihak kepolisian setempat diminta KPK untuk mendampingi proses penyerahan barang bukti ke kantor pusat KPK guna menjaga keutuhan bukti.
Penyitaan ini menimbulkan sorotan luas terhadap praktik korupsi di tingkat daerah, khususnya pada sektor infrastruktur yang sering menjadi fokus pengawasan KPK. Analis politik menilai bahwa kasus ini dapat memperkuat persepsi publik bahwa KPK tetap tegas dalam menindak pejabat publik yang terlibat korupsi, meskipun tantangan politik dan hukum tetap signifikan.
Selanjutnya, KPK akan melanjutkan proses penyidikan dengan melakukan analisis lebih mendalam terhadap alur keuangan dan dokumen terkait. Jika terbukti melanggar Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kadis PUPR dan pihak terkait dapat dikenai sanksi pidana penjara serta denda yang berat.
