Setapak Langkah – 20 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan terhadap Silmy Karim, mantan pejabat yang diduga terlibat dalam kasus gratifikasi serta pemerasan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Pemeriksaan intensif dilakukan di kantor pusat KPK, Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian upaya mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan.
Berikut rangkaian langkah yang diambil KPK hingga kini:
- Pemeriksaan dokumen terkait transaksi keuangan Silmy Karim selama dua tahun terakhir.
- Wawancara saksi, termasuk pejabat imigrasi dan beberapa WNA yang mengajukan permohonan izin tinggal.
- Penggalian bukti digital, seperti email dan pesan teks, yang mengindikasikan permintaan suap.
- Pengajuan surat perintah penahanan apabila ditemukan bukti kuat yang menguatkan dugaan.
KPK menegaskan bahwa proses penyidikan masih berlangsung dan belum ada keputusan akhir. Pihak berwenang juga mengingatkan bahwa segala bentuk gratifikasi dan pemerasan dalam urusan perizinan dapat dikenai sanksi pidana berat sesuai Undang‑Undang KPK dan Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi.
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi terkait praktik korupsi di sektor imigrasi, menyoroti kebutuhan reformasi sistemik dan peningkatan transparansi dalam proses administrasi izin tinggal bagi warga asing.
