Setapak Langkah – 19 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dengan memeriksa sembilan saksi pada Senin, 18 Mei 2026. Penyelidikan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap aliran dana yang diduga disalurkan secara tidak sah kepada pejabat daerah.
Kasus bermula dari laporan masyarakat dan temuan audit internal Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang menyoroti adanya transaksi keuangan mencurigakan antara sejumlah pengusaha lokal dan kantor sang gubernur. Menurut hasil awal, sejumlah uang tunai dilaporkan telah diberikan kepada Gatut Sunu Wibowo dalam rangka memperoleh fasilitas administratif tertentu.
Rangkaian Pemeriksaan
- Pengumpulan bukti dokumen keuangan dari kantor pemda.
- Wawancara dengan saksi-saksi yang berada di posisi strategis, termasuk pejabat pengadaan, anggota DPRD, dan staf pribadi mantan bupati.
- Pemeriksaan barang bukti berupa rekaman CCTV dan catatan telepon.
Sembilan saksi yang diperiksa meliputi:
- Staf administrasi keuangan Kabupaten Tulungagung.
- Pejabat pengadaan barang dan jasa.
- Anggota DPRD yang terlibat dalam rapat anggaran.
- Pengusaha lokal yang mengklaim telah melakukan pembayaran.
- Pengacara pribadi mantan bupati.
- Petugas kepolisian yang menangani laporan awal.
- Akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan.
- Walikota tetangga yang menyampaikan dugaan tekanan politik.
- Saksi anonim yang memberikan informasi tambahan.
Selama pemeriksaan, KPK menekankan pentingnya transparansi dan menegaskan bahwa setiap pihak yang memberikan kesaksian wajib menyampaikan informasi secara jujur dan lengkap. Hingga kini, tidak ada saksi yang mengakui secara terbuka memberikan uang kepada Gatut Sunu Wibowo, namun beberapa saksi mengindikasikan adanya tekanan dan ancaman bagi mereka yang menolak memberikan suap.
Implikasi Politik
Jika terbukti, kasus ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius bagi Gatut Sunu Wibowo, termasuk kemungkinan penjatuhan hukuman penjara dan pencabutan hak politik. Selain itu, kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di tingkat daerah yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Pihak KPK juga menyiapkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme pengawasan keuangan daerah, termasuk penerapan sistem e-procurement yang lebih ketat dan peningkatan audit independen.
Pengembangan selanjutnya dari penyelidikan diharapkan akan melibatkan pemeriksaan dokumen tambahan serta kemungkinan penangkapan tersangka lain yang terkait dengan jaringan pemberian uang tersebut.
