Setapak Langkah – 03 Agustus 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan jadwal pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Bengkulu, Noprisman. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan pada Senin, 3 Agustus 2024, menyusul temuan uang tunai senilai empat miliar rupiah yang diduga terkait praktik korupsi di lingkungan dinas tersebut.
Kasus ini bermula ketika tim investigasi KPK menerima laporan adanya penyimpangan keuangan dalam pengelolaan dana proyek infrastruktur di Kota Bengkulu. Penelusuran selanjutnya mengungkap adanya penampakan uang tunai sebesar Rp4 miliar yang tidak tercatat dalam laporan keuangan resmi. Berdasarkan temuan awal, Noprisman menjadi subjek utama dalam rangkaian pemeriksaan.
Berikut adalah rangkaian kronologis singkat terkait kasus ini:
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 15 Juli 2024 | Laporan awal penyimpangan keuangan diterima KPK |
| 22 Juli 2024 | Tim KPK menemukan uang tunai Rp4 miliar di kantor PUPR |
| 28 Juli 2024 | Penetapan Noprisman sebagai tersangka potensial |
| 3 Agustus 2024 | Pemeriksaan resmi Noprisman oleh KPK |
Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap mekanisme penyalahgunaan dana, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta menilai apakah terdapat pelanggaran hukum lain yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur publik. KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap indikasi korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bengkulu belum memberikan pernyataan resmi terkait pemeriksaan tersebut, namun menyatakan akan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Masyarakat dan pengamat politik menilai kasus ini dapat menjadi indikator penting dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Jika hasil pemeriksaan mengkonfirmasi adanya tindakan korupsi, konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan meliputi penuntutan pidana, pemulihan kerugian negara, serta pemecatan dari jabatan publik. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat daerah lain untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana publik.
