Setapak Langkah – 06 Juni 2026 | Koordinator Komisi Nasional untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Pers (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengkritik keras tuntutan hukuman 2,5 tahun penjara yang diajukan terhadap empat oknum anggota Badan Aksi Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang terlibat dalam penyiraman air keras ke wajah wartawan Andrie Yunus pada bulan Agustus 2023. Dimas menilai tuntutan tersebut tidak mencerminkan keseriusan pelanggaran terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia.
Insiden penyiraman itu terjadi ketika Andrie Yunus, yang saat itu meliput sebuah acara politik, tiba-tiba diserang oleh sekelompok anggota BAIS yang menggunakan air keras. Aksi tersebut memicu kecaman luas dari organisasi pers, aktivis HAM, serta publik yang menilai tindakan itu sebagai upaya menekan kebebasan pers.
Reaksi KontraS
Dimas Bagus Arya menegaskan bahwa hukuman yang diajukan oleh penuntut umum tidak sebanding dengan dampak psikologis dan profesional yang dialami Andrie Yunus. Menurutnya, pelaku seharusnya mendapatkan sanksi yang lebih berat, termasuk penjatuhan hukuman penjara yang lebih lama serta sanksi disiplin militer yang tegas.
- Penuntutan harus mencerminkan ancaman serius terhadap kebebasan pers.
- Hukuman penjara minimal tiga tahun harus dipertimbangkan untuk memberikan efek jera.
- Penegakan hukum harus diikuti dengan tindakan administratif terhadap unit BAIS yang terlibat.
Dimas juga mengingatkan bahwa penyiraman air keras bukan sekadar tindakan kekerasan fisik, melainkan simbol intimidasi yang dapat menurunkan rasa aman wartawan dalam menjalankan tugasnya. Ia menyerukan kepada lembaga peradilan untuk menilai kasus ini secara objektif dan menghindari reduksi hukuman yang dapat menimbulkan preseden buruk.
Implikasi bagi Kebebasan Pers di Indonesia
Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi pers Indonesia dalam menghadapi tekanan dari aparat keamanan. Jika hukuman yang diberikan terlalu ringan, hal itu dapat memperkuat persepsi bahwa aparat militer dapat bertindak di luar hukum tanpa konsekuensi signifikan.
KontraS menekankan perlunya reformasi kebijakan internal militer terkait interaksi dengan media serta peningkatan pelatihan bagi personel mengenai standar etika dalam berhubungan dengan wartawan. Dengan demikian, insiden serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.
Secara keseluruhan, KontraS menuntut proses hukum yang adil, transparan, dan memberikan efek jera yang cukup kuat untuk melindungi kebebasan pers serta menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia.
